Jakarta, 2025 — Temuan mengejutkan datang dari kunjungan kerja anggota legislatif ke wilayah Kepulauan Seribu. Sejumlah sekolah dasar dan menengah yang berada di wilayah terluar Jakarta itu ternyata berada dalam kondisi tidak layak pakai, namun ironisnya tidak tercantum dalam daftar sekolah yang akan direnovasi tahun ini oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kondisi Sekolah Memprihatinkan

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama dinas terkait, ditemukan bangunan sekolah yang rusak parah, plafon jebol, lantai keropos, dan minimnya fasilitas dasar seperti WC bersih dan sumber air bersih.

“Ini sangat memprihatinkan. Kami melihat langsung ada ruang kelas yang dindingnya retak parah dan tidak aman untuk kegiatan belajar mengajar,” ujar Syaiful Bachri, anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), usai melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Pulau Kelapa.

Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak langsung pada semangat belajar para siswa serta keselamatan guru dan peserta didik.

Tidak Masuk Daftar Prioritas Renovasi

Yang mengejutkan, sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat itu tidak tercatat dalam daftar prioritas renovasi tahun anggaran 2025, padahal laporan kerusakan sudah diajukan oleh kepala sekolah sejak tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau begini terus, anak-anak kita di Kepulauan Seribu terus-menerus jadi korban ketimpangan pembangunan. Ini harus ada perubahan pendekatan,” ujar Syaiful.

Dinas Pendidikan Didesak Lakukan Evaluasi

Menanggapi temuan tersebut, anggota legislatif mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan prioritas perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Kepulauan Seribu.

“Kami minta Dinas Pendidikan DKI lebih responsif. Jangan sampai hanya karena faktor geografis, siswa di pulau dianggap tidak penting,” kata anggota DPRD lainnya, Nurul Hidayah dari Fraksi NasDem.

Menurutnya, perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan harus lebih berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif semata.

Suara Masyarakat Pulau: Sudah Terlalu Lama Menunggu

Warga Pulau Panggang dan Pulau Tidung turut menyuarakan kekecewaan mereka. “Anak-anak kami belajar sambil takut atap rubuh. Katanya Jakarta maju kotanya, tapi kami di sini masih begini,” ungkap seorang warga, Fatimah, yang juga orang tua siswa.

Guru-guru pun mengeluhkan sulitnya mengakses pelatihan dan fasilitas pembelajaran modern. Bahkan, sebagian besar masih menggunakan buku cetak lama dan papan tulis konvensional, sementara sekolah di daratan Jakarta sudah menikmati pembelajaran digital.

Legislator Akan Ajukan Intervensi Anggaran

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyatakan akan mengusulkan anggaran tambahan khusus untuk penanganan darurat infrastruktur sekolah di Kepulauan Seribu. Selain itu, DPRD juga berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk rapat kerja khusus membahas ketimpangan fasilitas pendidikan.

“Pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Kami tidak akan diam melihat ketidakadilan ini,” tegas Syaiful.

Penutup: Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan Serius

Kisah sekolah-sekolah rusak di Kepulauan Seribu menjadi cermin nyata ketimpangan pembangunan, bahkan di dalam wilayah administratif ibu kota negara. Tantangan pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi pekerjaan rumah besar, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pemangku kebijakan di sektor pendidikan nasional.

Dengan meningkatnya kesadaran publik dan pengawasan legislatif, harapannya perbaikan nyata bisa segera dilakukan, demi memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang harus belajar dalam kondisi yang membahayakan dan jauh dari kata layak.