adminbelawan@blokH
Medan, Sumatera Utara — Keluhan masyarakat terkait jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki di Sumatera Utara ternyata menjadi titik awal terbongkarnya praktik korupsi besar di lingkungan pemerintahan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengejutkan publik, dengan sejumlah pejabat daerah dan rekanan proyek infrastruktur berhasil diamankan.
Jalan Rusak yang Tak Berujung, Warga Mengadu
Kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah di sejumlah kabupaten di Sumut, seperti di Labuhanbatu, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan, telah lama menjadi keluhan warga. Aksi protes warga yang viral di media sosial, mulai dari menanam pohon pisang hingga mandi lumpur di tengah jalan rusak, menjadi sorotan nasional.
Warganet bahkan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran perbaikan jalan yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas hasilnya.
KPK Menyusup Diam-diam
Merespons keresahan publik, tim penindakan KPK mulai melakukan investigasi senyap sejak awal tahun. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan informasi, tim akhirnya menggelar OTT pada akhir pekan lalu.
Menurut sumber internal KPK, operasi ini menargetkan oknum pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, serta sejumlah pihak swasta yang diduga sebagai kontraktor rekanan proyek fiktif atau mark-up anggaran.
Modus: Proyek Fiktif dan Mark-up Anggaran
Berdasarkan temuan awal KPK, sejumlah proyek perbaikan jalan yang dianggarkan dalam APBD ternyata:
-
Tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis,
-
Menggunakan material berkualitas rendah,
-
Bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali namun tetap dicairkan dan dilaporkan selesai.
Diduga kuat, anggaran tersebut dialirkan ke oknum pejabat melalui fee proyek sebesar 10–15% dari nilai anggaran, yang disamarkan melalui sejumlah perusahaan boneka.
Barang Bukti dan Penangkapan
Dalam operasi yang dilakukan di beberapa lokasi berbeda di Medan dan sekitarnya, KPK mengamankan:
-
Uang tunai ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah dan dolar,
-
Dokumen-dokumen proyek,
-
Laptop dan ponsel berisi komunikasi antar pelaku.
Sejumlah pejabat dan pengusaha langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Reaksi Gubernur dan Publik
Gubernur Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Sumut. Ia juga memerintahkan Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit internal.
Sementara itu, masyarakat menyambut gembira langkah KPK. “Akhirnya keluhan kami soal jalan rusak ini tidak dianggap angin lalu. Ini bukan cuma soal jalan, tapi keadilan,” ujar seorang warga Mandailing Natal dalam wawancara dengan media lokal.
KPK: Dari Jalan Rusak Menuju Jalan Bersih
Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa operasi ini membuktikan keluhan masyarakat adalah sumber data penting dalam pemberantasan korupsi. Ia mengimbau warga di seluruh Indonesia untuk terus melaporkan indikasi penyimpangan dana publik, sekecil apa pun.
“Kami mulai dari lubang jalan, dan berakhir dengan lubang besar dalam integritas pejabat publik. Ini bukan akhir, tapi awal bersih-bersih sistem,” ujarnya dalam konferensi pers.
Penutup
OTT KPK di Sumut membuka mata banyak pihak bahwa aspirasi masyarakat bisa menjadi kunci pemberantasan korupsi. Dari jalan rusak yang membuat warga sengsara, terbongkarlah korupsi yang menggerogoti anggaran publik.
Kini, harapan publik tertuju pada langkah tegas pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan jalan diperbaiki secara nyata, dan sistem diperbaiki secara menyeluruh. Sebab, jalan yang rusak bukan hanya soal infrastruktur — tapi juga cermin dari rusaknya moralitas pejabat di baliknya.
