Jakarta, 31 Juli 2025 — Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua tokoh politik nasional, Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto. Langkah ini menuai reaksi beragam, namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan apresiasi dan menyebut keputusan tersebut sebagai langkah kenegarawanan sejati.

Latar Belakang Keputusan Abolisi dan Amnesti

Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan dan tokoh reformis ekonomi, sebelumnya menghadapi kasus hukum terkait dugaan konflik kepentingan dalam kebijakan fiskal era sebelumnya. Sementara itu, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sempat terjerat persoalan etik dan dugaan keterlibatan dalam kasus hukum pemilu 2024.

Keputusan Prabowo ini diumumkan dalam siaran pers resmi Istana Negara dengan menyebut pertimbangan stabilitas nasional dan upaya merajut rekonsiliasi nasional sebagai dasar keputusan tersebut. Dalam keterangan singkatnya, Prabowo menyatakan:

“Bangsa ini harus melangkah maju. Saya tidak ingin masa lalu menghambat upaya besar kita membangun Indonesia Emas 2045.”

Reaksi PKB: “Langkah yang Bijaksana dan Berjiwa Besar”

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Muhaimin menyebut tindakan Prabowo sebagai contoh pemimpin yang berani memutus rantai dendam politik dan membuka jalan persatuan nasional.

“Kami angkat topi untuk Prabowo. Ini bukan hanya keputusan politik, tapi keputusan moral untuk menyatukan kembali elemen-elemen bangsa,” ujar Cak Imin.

PKB juga mendorong agar pemberian abolisi dan amnesti ini disertai dengan komitmen dari pihak yang menerima untuk terus berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Rekonsiliasi Nasional dan Tantangan Pemerintahan Baru

Langkah ini semakin memperjelas arah pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan stabilitas politik dan rekonsiliasi sebagai pondasi awal kepemimpinan. Dalam susunan kabinet yang sedang disusun, nama-nama dari berbagai partai politik dan tokoh lintas kubu mulai bermunculan sebagai calon menteri.

Beberapa pengamat politik menilai bahwa keputusan ini merupakan bentuk konkret dari politik akomodatif yang dijalankan Prabowo. Namun, tidak sedikit pula yang menyoroti risiko moral dan hukum jika langkah ini dijadikan preseden untuk membebaskan pelaku kejahatan politik di masa mendatang.

Pandangan Akademisi dan Aktivis

Dr. Hermawan Sulistyo, peneliti senior dari LIPI, menyebut bahwa keputusan Prabowo mengandung pesan kuat bagi masa depan demokrasi Indonesia.

“Prabowo mengirim sinyal bahwa dia siap memimpin dengan paradigma baru — bukan balas dendam, tapi kolaborasi dan pembaruan,” ungkapnya.

Sementara itu, aktivis HAM dari KontraS mengingatkan bahwa pemberian abolisi dan amnesti harus transparan dan disertai pertanggungjawaban kepada publik agar tidak mengikis kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Kesimpulan: Menyatukan Bangsa Lewat Keberanian Politik

Keputusan Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada tokoh-tokoh seperti Tom Lembong dan Hasto adalah manuver berani yang menunjukkan wajah baru politik nasional. Dukungan PKB memperkuat sinyal bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan lebih inklusif dan terbuka terhadap berbagai kekuatan politik demi membangun masa depan Indonesia yang lebih solid.

Namun, ujian sesungguhnya adalah bagaimana keputusan ini diterjemahkan dalam kebijakan nyata dan integritas pemerintahan. Rakyat kini menanti: apakah ini awal dari rekonsiliasi sejati, atau hanya simbol politik?